.
Barometerkepri.com | Batam, Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DPW Kepulauan Riau,Ismail Ratusimbangan ikut menanggapi ‘kisruh’yang terjadi dampak unggahan vidio TikTok salah satu oknum aktivis Kota Batam.
Ia memberi contoh,yang disampaikan Yusril Koto tentu merupakan bagian dari hak warga negara untuk melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara. Namun, dalam menyampaikan dugaan kepada publik, perlu kehati-hatian dan verifikasi karena menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
Meski curiga dan mengkritik terhadap salah satu pembangunan proyek yang diduga bermasalah harus diuji melalui verifikasi ,karena fakta tidak boleh dibangun dari asumsi.Jika proyek tertentu disebut tidak ada, maka cara paling sederhana untuk membuktikannya adalah dengan mendatangi lokasi, melihat kondisi sebenarnya, serta meminta keterangan dari seluruh pihak terkait.
"Jika memang ada dugaan penyimpangan, silakan disampaikan kepada aparat penegak hukum disertai data, dokumen, dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi apabila sebuah proyek telah dinarasikan sebagai 'proyek siluman' sebelum dilakukan pengecekan langsung ke lapangan, tentu hal itu dapat menimbulkan kesimpulan yang prematur dan berpotensi merugikan masyarakat yang selama ini merasakan manfaat pembangunan tersebut “ ujar dia.
Dalam menyampaikan pendapatnya,bahwa kritik yang sehat adalah berbasis data dan fakta. Sebaliknya, apabila pernyataan disampaikan tanpa verifikasi lapangan yang memadai, publik berhak mempertanyakan dasar kritik dan tudingan tersebut.
Selain itu,lanjut dia,jika terdapat dugaan pelanggaran administrasi maupun hukum, biarlah mekanisme pemeriksaan dilakukan oleh lembaga berwenang bekerja berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian,sebelum ada kesimpulan resmi, semua pihak sebaiknya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan mengedepankan verifikasi dibanding spekulasi.
Sementara itu,untuk mengetahui lebih rinci tentang “proyek siluman” dimaksud,tim Pro Jurnalismedia Siber DPD Kepri melakukan investigasi langsung ke Pulau Kasu.pada penelusuran lapangan menunjukkan adanya bangunan batu miring yang pengerjaannya masih berlangsung, jalan lingkar desa yang yang turut menjadi sorotan pun dikerjakan secara bertahap, serta fasilitas keagamaan yang berdiri dan dimanfaatkan masyarakat.
Meski pada awal untuk melakukan penelusaran ini ada keragu-raguan,namun faktanya masyarakat Pulau Kasu sangat terbuka tidak menolak kehadiran media yang ingin meninjau pembangunan apa saja sebagaimana yang viral tersebut.
Sikap ramah dan keterbukaannya terhadap media sebagai bukti nyata masyarakat Pulau Kasu tidak anti kritk bahkan diyakini justru berharap semua pihak bisa datang melihat langsung kondisi desa mereka, mendengar suara warga, dan menyampaikan informasi secara utuh. Sebab yang paling memahami kebutuhan, manfaat, dan perkembangan pembangunan di Pulau Kasu adalah masyarakat setempat dan merasakannya setiap hari.
Hasil investigasi dan verifikasi di lapangan menunjukkan berbeda dengan narasi yang berkembang yang menyebut proyek tersebut tidak ditemukan di lapangan. Karena faktanya bangunan batu miring tampak berdiri kokoh menghadap ke arah barat terlihat jelas memanjang mengikuti garis pesisir.
Fakta lapangan ini tentu saja memunculkan pertanyaan terkini di tengah masyarakat,karena bagaimana sebuah proyek dapat disebut tidak ada, sementara secara fisik bangunannya dapat dilihat dan disentuh secara langsung.
“sudah berapa kali saya sampaikan kepada teman - teman, agar siapapun juga warga masyarakat menggunakan media sosial, agar menggunakan narasi yang jelas.kenapa sampai masyarakat setempat marah, karena ' bahasa siluman ', sedangkan pekerjaan fisik yang di temukan media dilapangan ada .Bahasa siluman bisa di konotasi antara ada dan tiada, sehingga jika masyarakat yang tidak paham akhirnya marah jangan disalahkan, semua ada sebab dan akibatnya” ujar dia.
Ketua IPJI DPW Kepri,Ismail Ratusimbangan menyampaikan pesan,bagi orang yang sudah lama di Batam ruang dialog lebih elegan ditempuh, jangan asik bikin gaduh saja.terlepas proyek batu miring yang di masalahkan sumber dana dari mana masyarakat tidak tahu.
” disitulah kita baik sebagai aktivis harus mencari tahu dengan benar, jangan hanya satu sumber karena materialnya belum dibayar dan menyampaikan alasan tidak dibayar karena belum ada SPK, inilah yang perlu diverifikasi kebenarannya ke pihak lain,sehingga persoalan tersebut jelas dan tidak berpolemik dan gaduh “ ujarnya mengakhiri.
