.
Barometerkepri.com | Jakarta , Cuplikan video rapat pembahasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, antara pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan pihak pemerintah pusat di Kementerian Keuangan viral di media sosial.
Pertemuan yang dihadiri Kepala BP Batam
Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra itu, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, memberi publik edukasi bagaimana cerdasnya Li Claudia dalam menjaga tata kelola lahan hingga peran investor dalam proyek tersebut.
"Pak Menteri, izin Pak Menteri," tukas Li Claudia kepada Menkeu Purbaya.
Ia melanjutkan, bahwa di Indonesia, hanya Batam yang pengelolaan lahannya berbeda. Batam itu status lahannya milik negara. Statusnya FTZ (free trade zone). Namun Batam punya dua Proyek Strategis Nasional (PSN) dan empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," jelasnya.
"Ini mesti kita jelaskan dulu, sebenarnya itu, Batam itu tidak perlu PSN Pak Menteri!" tegasnya.
"Waktu pertama dilantik (sebagai Wakil Ketua BP Batam), saya ketemu Pak Presiden (Prabowo Subianto). Saya udah menyampaikan; Pak Presiden, Batam itu udah FTZ, tidak perlu ada PSN!" ungkapnya. Mendengar ini, Presiden menjawab "nanti kita review".
Selanjutnya Li Claudia menjelaskan pandangannya soal PSN di Batam. Uraiannya cerdas: lugas tak bertele-tele. Sehingga hal rumit mampu ia urai dengan "bahasa bayi."
"PSN ini Pak, satu orang dikasih lahan yang luas sekali, sampai ribuan hektare! Tetapi infrastrukturnya, mesti pemerintah yang bangun. Coba (bayangkan). Mendingan balikin ke kami aja (BP Batam), nggak usah PSN-PSN. Biar BP Batam yang kelola lahannya, kami kasih ke investor, investor yang bangun infrastruktur. Kenapa harus negara yang bangun?" tegasnya.
Li Claudia melanjutkan, bahwa definisi PSN adalah Proyek Strategis Nasional. Dari namanya saja, "proyek strategis", maka harus cepat dibangun, juga investor yang bangun infrastrukturnya.
"Ini kemarin kami dapet surat dari Pak (ia menyebut nama investor), kami diminta bangun infrastruktur. Duitnya dari mana Pak Menteri? Kecuali mungkin Pemerintah Pusat mau bantu. Inilah yang buat kami merasa BP Batam belum bisa. Lahan itu juga belum punya Pak (kembali ia menyebut nama investor), karena satu sen pun mereka belum bayar Pak!" ungkapnya.
Mendengar pemaparan Li Claudia, Menkeu Purbaya pun tertegun. Akhirnya ia memjawab, "Jadi clear sekarang masalahnya," akunya.
Selanjutnya Purbaya akan membawa hasil rapat ini ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahkan ke Presiden Prabowo, untuk mencari tahu seperti apa kebijakan baru soal Batam. Apakah Rempang tetap PSN, atau kembali dikelola BP Batam. Juga soal KEK akan ikut di-review.
"Jadi saya tak bisa mutusin suka-suka saya. Nanti saya tanyakan ke Pak Menko, mau ngapain? Kalau menko bingung, kita tanya Presiden, 'Pak, Batam mau diapain?!" terangnya.
Selanjutnya, Purbaya minta pendapat Kepala BP Batam H Amsakar Achmad, yang dia puji sangat tenang dalam bersikap.
"Memang kebijakan ini telah ada sebelum kami. Terus terang kami berkomitmen ingin menyelesaikan bilamana mekanisme prosedur syarat kriterianya itu sudah sesuai standar," jawab Amsakar.
