.
Barometerkepri.com | Batam, Kasus demam berdarah dengue (DBD) kembali menghantui warga Kota Batam. Di kawasan Kavling Sumber Seraya, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, tercatat sedikitnya delapan orang terjangkit DBD sejak Desember hingga saat ini. Namun ironisnya, di tengah meningkatnya jumlah korban, respons pemerintah dinilai lamban dan minim langkah pencegahan nyata.
Warga setempat mengeluhkan belum adanya penanganan serius dari Dinas Kesehatan Kota Batam. Hingga kini, fogging belum dilakukan secara merata, edukasi pencegahan hampir tidak terdengar, dan upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) terkesan sebatas imbauan tanpa pendampingan lapangan.
“Korban sudah delapan orang, tapi penanganannya seperti menunggu jatuh korban berikutnya. Kami khawatir, apalagi ini musim hujan,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa. Kamis (22/1/2026)
Kasus DBD di kawasan padat penduduk seperti Sungai Langkai bukanlah fenomena baru. Masalah klasik seperti drainase buruk, genangan air di sekitar kavling, serta kurangnya pengawasan lingkungan selalu berulang setiap tahun, namun tidak pernah diselesaikan secara sistematis.
Alih-alih melakukan langkah antisipatif sejak awal musim hujan, pemerintah justru kerap bertindak setelah korban berjatuhan. Pola reaktif ini memunculkan pertanyaan serius tentang fungsi pengawasan dan pencegahan dini yang seharusnya menjadi tugas utama dinas teknis.
Kritik Terbuka untuk Pemerintah Kota Batam , Warga menilai, pemerintah kota, khususnya Dinas Kesehatan tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan keterbatasan anggaran atau prosedur administratif. Dalam situasi yang menyangkut keselamatan publik, negara wajib hadir cepat dan tegas.
Beberapa tuntutan warga antara lain:
Fogging menyeluruh dan terjadwal, bukan sporadis.
Pemeriksaan jentik dan PSN aktif dengan turun langsung ke rumah-rumah warga.
Edukasi intensif tentang pencegahan DBD, bukan sekadar spanduk.
Koordinasi lintas OPD, termasuk kelurahan dan kecamatan, untuk pembenahan lingkungan. Delapan korban bukan angka kecil. Jika dibiarkan, DBD bisa berkembang menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemerintah Kota Batam harus berhenti menormalisasi situasi darurat kesehatan dan segera menunjukkan keberpihakan pada keselamatan warga, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Kesehatan adalah hak dasar. Ketika negara abai, kritik adalah kewajiban.
(red)
