.
Barometerkepri | Kerusakan ekologis di kawasan Danau Toba telah mencapai titik kritis. Data lapangan, laporan warga, dan berbagai investigasi independen menunjukkan pola yang berulang: deforestasi, degradasi tanah, rusaknya mata air, hingga hilangnya keanekaragaman hayati yang selama puluhan tahun menjadi identitas ekologis Tapanuli Raya. Namun di tengah semua itu, PT Toba Pulp Lestari (TPL) terus beroperasi seolah waktu masih panjang dan kerusakan masih kecil.
Kini, ketika Gubernur Sumatera Utara secara terbuka menyatakan dukungan pengambilalihan kawasan konsesi dan evaluasi ketat terhadap aktivitas TPL, pertanyaannya menjadi sangat jelas: apa lagi alasan untuk menunda?
Sudah terlalu lama masyarakat adat, petani, dan kelompok lingkungan berteriak tentang dampak operasional TPL. Dari konflik agraria, pembabatan hutan, pencemaran sungai, hingga tanah adat yang tergerus konsesi industri, semuanya bukan lagi isu baru. Penolakan telah disuarakan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Tetapi ekosistem yang rusak tak bisa menunggu panjangnya birokrasi.
Ketika dukungan kepala daerah provinsi sudah tegas, semestinya pemerintah pusat, Kementerian LHK, hingga aparat penegakan hukum bergerak lebih cepat. Tidak ada ruang bagi keragu-raguan, sebab kerusakan ekologis tidak memberi tenggat. Ia bekerja setiap hari—mengikis, merusak, dan menghancurkan ekosistem alam yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat Sumatera Utara.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah PT TPL merusak, tetapi seberapa lama lagi kerusakan ini akan dibiarkan?
Penundaan tindakan hanya akan menambah daftar masalah:
Merosotnya debit air dan rusaknya mata air di kawasan hulu.
Konflik horizontal antara masyarakat adat dengan aparat lapangan perusahaan.
Pencemaran sungai yang mengganggu pertanian dan perikanan.
Hilangnya habitat satwa endemik yang seharusnya menjadi warisan dunia.
Degradasi kawasan Danau Toba yang sedang didorong menjadi destinasi wisata internasional super prioritas.
Dengan dukungan Gubernur, publik berharap keputusan tegas segera diambil. Penutupan sementara untuk audit total adalah langkah minimal. Bahkan, jika ditemukan pelanggaran berat dan berulang, pencabutan izin adalah konsekuensi logis yang tidak perlu ditutup-tutupi.
Pemerintah pusat kini berada di persimpangan sejarah:
Apakah akan berada di sisi rakyat dan lingkungan hidup, atau terus membiarkan eksploitasi skala besar yang mengobarkan konflik dan merusak masa depan generasi?
Kita semua tahu jawabannya.
Yang tidak kita lihat adalah tindakannya.
Sudah cukup kata-kata, laporan, dan rekomendasi. Dengan dukungan resmi Gubernur, hambatan terbesar telah terangkat. Maka tidak ada lagi alasan untuk menunda. Tidak boleh ada kompromi di atas penderitaan ekologis dan sosial masyarakat Tapanuli Raya.
Kerusakan alam terus berjalan.
Dan sejarah tidak akan memaafkan para penunda keputusan.
