.
Barometerkepri.com | Batam, Di tengah polemik laporan dua guru Playgroup (PG) Djuwita Batam terhadap penyidik Polda Kepulauan Riau ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), satu persoalan mendasar tidak boleh kehilangan perhatian: nasib seorang anak berusia 2,5 tahun yang diduga menjadi korban kekerasan di lingkungan pendidikan.
Perkara yang semestinya menjadi momentum memperkuat perlindungan anak kini berkembang menjadi perdebatan mengenai proses pemeriksaan terhadap dua tersangka, DS dan FS. Kedua tenaga pendidik tersebut, melalui penasihat hukumnya, melaporkan penyidik Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Kepri ke Propam pada Senin (9/11/2026).
Laporan itu berkaitan dengan dugaan intimidasi serta keberatan atas perlakuan yang mereka klaim dialami selama menjalani pemeriksaan. Namun, langkah hukum tersebut tidak serta-merta menghapus perkara dugaan kekerasan terhadap anak yang sedang ditangani kepolisian.
Hak tersangka untuk mengajukan pengaduan harus dihormati. Akan tetapi, hak balita yang diduga menjadi korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan juga tidak boleh terpinggirkan. Polda Kepri Bantah Intimidasi, Penetapan Tersangka Disebut Berdasarkan Alat Bukti Kasubdit IV PPA Ditreskrimum Polda Kepri, AKBP Tri Prasetiyo, telah membantah tudingan intimidasi terhadap kedua tersangka.
Pihak kepolisian menyatakan proses pemeriksaan dilakukan sesuai tahapan penyidikan dan penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang dikumpulkan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei, juga menjelaskan bahwa penetapan dua tersangka dilakukan melalui gelar perkara pada 27 Oktober 2026.
Alat bukti yang disebut telah dikumpulkan penyidik antara lain keterangan saksi, keterangan ahli psikologi klinis, hasil pemeriksaan Visum et Psychiatricum, serta keterangan ahli pidana.
Dengan adanya penjelasan tersebut, tudingan terhadap profesionalitas penyidik perlu diuji secara objektif melalui mekanisme Propam, bukan langsung dianggap terbukti hanya karena laporan telah diajukan.
Pengaduan merupakan hak hukum, tetapi kebenaran tuduhan tetap harus dibuktikan. Demikian pula hasil penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alat bukti yang sah. Pengacara Kedua Tersangka Diminta Membuka Bukti Dugaan Intimidasi
Langkah penasihat hukum DS dan FS membawa persoalan pemeriksaan ke Propam merupakan bagian dari hak pembelaan klien. Namun, tudingan dugaan intimidasi merupakan persoalan serius karena menyangkut integritas penyidik dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Karena itu, pihak yang mengajukan laporan perlu menjelaskan secara terperinci tindakan apa yang dipersoalkan, kapan peristiwa terjadi, serta bukti yang mendukung pengaduannya. Persoalan ini tidak seharusnya berhenti pada pernyataan sepihak maupun perdebatan melalui pemberitaan.
Apabila terdapat pelanggaran prosedur, mekanisme pengawasan harus berjalan dan memberikan keputusan berdasarkan fakta. Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Nama baik penyidik tidak boleh dirugikan oleh tudingan yang belum terbukti. Pada saat yang sama, hak tersangka untuk memperoleh pemeriksaan yang adil juga harus tetap dihormati. Nasib Anak Jangan Tenggelam dalam Polemik Orang Dewasa Di tengah perdebatan mengenai laporan Propam, perhatian terhadap anak yang diduga menjadi korban harus tetap menjadi prioritas.
Anak berusia 2,5 tahun belum memiliki kemampuan sebagaimana orang dewasa untuk memahami persoalan hukum maupun memperjuangkan haknya sendiri. Karena itu, keluarga, penyidik, tenaga ahli, dan lembaga perlindungan anak mempunyai peran penting dalam memastikan kepentingan terbaik anak tetap diperhatikan.
Proses hukum perlu berjalan tanpa tekanan dari pihak mana pun, termasuk tekanan yang berpotensi menghambat pengungkapan fakta. Penanganan perkara juga harus memastikan bahwa kondisi psikologis anak mendapatkan perhatian dan pendampingan yang sesuai.
Jangan sampai perhatian publik hanya tertuju kepada dua orang dewasa yang memperdebatkan proses pemeriksaan, sementara penderitaan dan kebutuhan pemulihan anak justru luput dari pembahasan. Perkara dugaan kekerasan terhadap anak tidak cukup diselesaikan melalui saling bantah. Yang dibutuhkan adalah pembuktian menyeluruh, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban.
Penyidikan Harus Tetap Berjalan, Pengawasan Propam Juga Perlu Dihormati Pelaporan penyidik ke Propam dan proses pidana terhadap dua guru Djuwita merupakan dua persoalan yang memiliki ruang pemeriksaan berbeda. Pengaduan ke Propam bertujuan menguji dugaan pelanggaran profesionalitas atau prosedur aparat kepolisian.
Sementara penyidikan perkara dugaan kekerasan terhadap anak bertujuan mengungkap peristiwa pidana, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, dan mengumpulkan alat bukti sesuai hukum.Keduanya dapat berjalan berdasarkan ketentuan masing-masing.
Karena itu, laporan Propam tidak otomatis membatalkan penetapan tersangka ataupun menghentikan penyidikan perkara pokok. Namun, apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran yang berdampak pada keabsahan tindakan penyidikan atau alat bukti, konsekuensinya tetap harus dinilai sesuai hukum.
Polda Kepri diharapkan memastikan penyidik dapat menjalankan tugas secara profesional, sementara Bidpropam menangani pengaduan dengan independen dan transparan. Keadilan bagi Anak Harus Menjadi Tujuan Utama
Kasus dugaan kekerasan di PG Djuwita menjadi pengingat bahwa lembaga pendidikan anak usia dini memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi peserta didik Orang tua menitipkan anak ke sekolah dengan harapan mereka memperoleh pendidikan, perhatian, dan rasa aman. Ketika muncul dugaan kekerasan, seluruh pihak berkewajiban memberikan ruang bagi pengungkapan kebenaran.
Pengelola lembaga pendidikan juga perlu mengevaluasi sistem pengawasan dan perlindungan peserta didik tanpa menunggu seluruh persoalan pidana selesai. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah tanpa pembuktian. Namun, tidak boleh pula ada anak yang kehilangan hak memperoleh keadilan hanya karena proses hukum berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Publik kini menunggu dua hal: kejelasan hasil pemeriksaan Propam terhadap laporan kedua guru serta kelanjutan penyidikan perkara dugaan kekerasan terhadap anak. Keduanya harus ditangani secara profesional, terbuka, dan berkeadilan.
Sebab, tujuan akhir penegakan hukum bukan memenangkan perdebatan antara tersangka dan penyidik, melainkan memastikan kebenaran terungkap, hak semua pihak dihormati, dan anak yang diduga menjadi korban mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.
(Red)
