.
Barometerkepri.com | Batam, Peristiwa terhentinya pasokan listrik yang disertai terganggunya layanan air bersih di Kota Batam pada pagi ini, Senin, 12 Oktober 2026, harus menjadi ALARM SERIUS bagi seluruh pemangku kepentingan.
Kita masyarakat kota Batam, dasar saja pertanyaannya, bagaimana mungkin dua layanan yang begitu vital bagi kehidupan masyarakat dapat terganggu secara bersamaan, sementara masyarakat tetap dituntut menjalankan aktivitas, memenuhi kewajiban ekonomi, dan menanggung konsekuensi dari keadaan yang berada di luar kendali mereka?
Dari perspektif kebijakan publik, ada sejumlah persoalan mendasar yang wajib dijawab secara terbuka.
PERTAMA, PELAYANAN DASAR BUKAN SEKADAR JANJI, MELAINKAN TANGGUNG JAWAB.
Listrik dan air bersih bukan fasilitas tambahan yang keberadaannya boleh dianggap remeh. Keduanya merupakan kebutuhan fundamental bagi rumah tangga, fasilitas kesehatan, pendidikan, kegiatan usaha, industri, dan pelayanan pemerintahan.
Ketika listrik terhenti dan air mati, dampaknya tidak berhenti pada ketidaknyamanan. Masyarakat dapat kehilangan waktu produktif, pelaku usaha menghadapi kerugian, fasilitas pelayanan kesehatan harus menjaga kesinambungan operasional, dan kelompok rentan menghadapi risiko yang lebih besar.
Karena itu, ukuran keberhasilan tata kelola tidak cukup dinilai dari seberapa cepat pembangunan dilakukan atau seberapa besar investasi yang masuk, Pemerintah dan penyelenggara layanan juga HARUS dinilai dari kemampuan menjaga keberlangsungan layanan dasar ketika terjadi keadaan darurat.
KEDUA, BATAM TIDAK BOLEH HANYA BERBICARA TENTANG INVESTASI, TETAPI MENGABAIKAN KETAHANAN INFRASTRUKTUR.
Batam dikenal sebagai kawasan strategis dengan aktivitas industri, perdagangan, jasa, dan investasi yang tinggi. Konsekuensinya, infrastruktur dasarnya harus dirancang dengan standar keandalan yang sebanding dengan besarnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan penduduk.
Pertanyaannya, apakah perencanaan kapasitas, pemeliharaan, sistem cadangan, dan mitigasi risiko infrastruktur telah berjalan secara memadai?
Gangguan serentak tidak otomatis membuktikan adanya kegagalan sistemik. Namun, kejadian seperti ini harus menjadi dasar evaluasi yang serius untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan pada pembangkitan, transmisi, distribusi, sistem pengolahan air, atau ketergantungan antarsistem.
Kota yang bercita-cita menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tidak boleh membiarkan keberlangsungan aktivitas masyarakat terlalu rentan terhadap satu gangguan infrastruktur.
KETIGA, JANGAN BIARKAN MASYARAKAT MENJADI PIHAK YANG PALING DIRUGIKAN, TETAPI PALING SEDIKIT MENDAPATKAN INFORMASI.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apa penyebab gangguan? Wilayah mana saja yang terdampak? Bagaimana perkembangan pemulihan? Berapa estimasi waktu normalisasi? Apakah tersedia langkah darurat untuk rumah sakit, fasilitas publik, dan warga yang paling membutuhkan air bersih?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajib dijawab melalui komunikasi resmi yang terkoordinasi. PEMERINTAH JANGAN HANYA DIAM. Masyarakat tidak seharusnya dipaksa mencari kepastian melalui rumor, potongan informasi media sosial, atau saling meneruskan pesan yang belum terverifikasi.
KEEMPAT, PEMERINTAH TIDAK CUKUP HANYA MENUNGGU PERBAIKAN SELESAI.
Pemulihan teknis memang penting, tetapi tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada menyalanya kembali listrik dan mengalirnya kembali air. Pemerintah daerah perlu memastikan koordinasi dengan penyelenggara ketenagalistrikan, pengelola air bersih, instansi kebencanaan, fasilitas kesehatan, dan pihak terkait berjalan efektif.
Setelah layanan pulih, evaluasi terbuka harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab, menilai dampak, dan menentukan langkah pencegahan.
Jangan sampai masyarakat hanya memperoleh pengumuman bahwa layanan telah normal, sementara akar persoalan yang menyebabkan gangguan belum diperbaiki.
Pemulihan tanpa evaluasi hanya menyelesaikan gejala. Pencegahan tanpa transparansi berisiko mengulang persoalan yang sama. Gak heran BATAM sering sekali mati air.
Saya mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap:
1. Penyebab teknis dan kronologi gangguan berdasarkan data yang dapat diverifikasi.
2. Kesiapan sistem cadangan serta prosedur penanganan keadaan darurat.
3. Koordinasi antara penyelenggara listrik dan pengelola air bersih, termasuk ketergantungan operasional di antara keduanya
4. Kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat dan kualitas penanganan pengaduan.
5. Rencana perbaikan jangka pendek dan investasi penguatan infrastruktur jangka panjang.
*Saya menegaskan bahwa masyarakat Batam berhak mendapatkan pelayanan dasar yang andal, informasi yang transparan, dan penanganan gangguan yang bertanggung jawab. Kita tidak boleh terbiasa menganggap padamnya listrik dan terhentinya air sebagai sesuatu yang wajar hanya karena pada akhirnya layanan akan pulih. Setiap gangguan harus dievaluasi, setiap risiko harus dipetakan, dan setiap kelemahan sistem harus diperbaiki.*
Batam membutuhkan pembangunan yang tidak hanya terlihat megah dari luar, tetapi juga tangguh dalam menopang kehidupan sehari-hari masyarakatnya.
*Apa artinya pertumbuhan ekonomi jika kebutuhan dasar masyarakat dapat terhenti secara bersamaan? Apa artinya investasi yang besar jika ketahanan infrastruktur yang menopangnya belum mampu memberikan kepastian layanan?
*Saya meminta pemerintah dan seluruh penyelenggara layanan terkait untuk segera memprioritaskan pemulihan, menyampaikan informasi resmi secara berkala, serta membuka evaluasi yang transparan mengenai penyebab dan langkah pencegahannya.*
Masyarakat bukan sekadar penerima layanan. Masyarakat adalah pihak yang hak, keselamatan, waktu, dan kepentingan ekonominya wajib dilindungi.
