.
Barometerkepri.com | Lingga, Polemik aktivitas penambangan timah laut di Desa Pekajang, Kabupaten Lingga, kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan tidak lagi semata-mata mengenai legalitas perusahaan, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat dan nelayan yang hidup berdampingan dengan kawasan tambang.
PT Citra Persada Mulia (CPM) sebelumnya menyampaikan bahwa perusahaan telah memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Tim legal PT CPM, Adi, menyebut bantuan alat tangkap telah diberikan kepada nelayan setempat sebagai bentuk komitmen perusahaan.
Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pengakuan salah seorang warga Pulau Pekajang.
Ia mengaku masyarakat hanya menerima sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per Kepala Keluarga (KK) setiap bulan, nilai yang menurutnya jauh dari harapan jika dibandingkan dengan potensi hasil tambang yang diambil dari wilayah mereka.
"Nominal itu sangat tidak sesuai dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari kekayaan laut di pulau kami," ungkap warga tersebut.
Menyikapi kondisi itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lingga, Ruslan atau yang akrab disapa Jagat, menyatakan akan segera menyurati DPRD Kabupaten Lingga agar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak PT CPM bersama masyarakat dan nelayan Pulau Pekajang.
Menurut Jagat, DPRD sudah saatnya mengambil peran aktif untuk menjembatani berbagai persoalan yang berkembang agar tidak terus menjadi polemik berkepanjangan.
"Kami akan segera menyurati DPRD Kabupaten Lingga agar dilakukan RDP antara nelayan, masyarakat Pulau Pekajang, dan pihak PT CPM," tegasnya.
Jagat menegaskan, HNSI Lingga pada prinsipnya mendukung masuknya investasi ke Kabupaten Lingga. Namun, investasi tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Kami sangat mendukung investor datang ke Kabupaten Lingga. Tetapi investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan yang terdampak langsung," ujarnya.
Ia juga menilai informasi yang berkembang saat ini menghadirkan dua sudut pandang yang berbeda antara perusahaan dan masyarakat. Jika tidak segera difasilitasi melalui forum resmi, kondisi tersebut dikhawatirkan akan terus memicu konflik di tengah masyarakat.
"Persoalan ini bukan lagi sekadar soal izin perusahaan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat dan nelayan benar-benar diperhatikan. DPRD harus hadir untuk mencari solusi bersama," pungkasnya.
