BAROMETER KEPRI
Sabtu, 11 Juli 2026, Juli 11, 2026 WIB
Last Updated 2026-07-11T11:19:47Z
BatamBerita KepriNewsPendidikan

Henra Debeny, M.Pd.; Saya Siap Dipenjara Apabila Ada Seorang Siswapun Diketahui Diterima Diluar Zona Online Pada SPMB 2026

.


 

Barometerkepri.com | Batam, Henra Debeny, M.Pd. Kepala SMK N 5 Batam buka suara dihadapan orangtua , para tokoh masyarakat  Sagulung mengenai proses dan hasil  penerimaan siswa melalui Program SPMB 2026. Pada Jumat, (10/07/2026).


Dalam Pertemuan tersebut Dihadiri Orangtua Anak , Ketua LPM, beserta Seluruh Perangkat RT/RW Sei Pelunggut, Ditegaskan sesuai dengan hasil Kesepakatan rapat bersama Kadisdik Kepri Dr, Andi Agung SE, MM yang juga dihadiri oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepri Warsita SS, MPd, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Dr  Lagat Parroha Patar Siadari SE, MH, Inspektur Pembantu I Inspektorat Kepri Anugraha Putra SE, M,Ak. Juga dihadiri Pengawas SPMB Provinsi Kepri Inspektorat Pengawas Polda Kepri, AKP, Yoga Saputra, SH, CFAS, CPFI,


Di kesempatan tersebut, Kepsek SMK N 5 mengatakan bahwa tidak akan ada lagi penerimaan siswa satupun untuk dapat melanjutkan pendidikan kejuruan di SMK N 5. demikian pernyataan tegasnya  ketika menjawab pertanyaan Ketua LPM,  Ketua RT dan RW juga orang tua siswa khusus berdomisili di Sei Pelunggut,


" Saya siap bertanggung jawab secara hukum, bahkan siap dipenjara, jika terbukti ada penambahan daya tampung atau penerimaan siswa lain di luar jumlah 960 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi daring SPMB 2026," pungkas Henra.


Mengetahui hal tersebut dari jumlah siswa pendaftar yang mengikuti SPMB tahun 2026 sebanyak 2400 anak terdaftar namun yang diterima hanya sebanyak 960 pendaftar,


Henra menambahkan, Pada pelaksanaan SPMB tahun 2026 kini mungkin banyak kecewa dan menuai protes dari warga masyarakat khususnya orang tua yang menginginkan anaknya dapat sekolah dan diterima bagi yang berdomisili di Sagulung  melanjutkan pendidikan di SMK N 5 Sagulung.


" Saya bukan alat pemuas untuk mewujudkan permintaan orangtua untuk menerima kembali siswa yang ditolak bisa kembali diterima disekolah ini " ,tegasnya.


Keluhan utama datang dari para orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi. Salah satu warga yang telah menetap di kawasan Kavling Kamboja bahkan sebelum SMKN 5 Batam didirikan, mengungkapkan dampak psikologis yang dialami anaknya.


"Anak kami merasa malu di hadapan teman-temannya. Saat ini ia bahkan enggan keluar rumah," ungkapnya dengan nada kecewa.



Merespons hal tersebut, Ketua LPM Sungai Pelunggut, Ketua LPM Sungai Lekop, beserta jajaran pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat setempat menyatakan dukungan penuh. Mereka siap mendampingi orang tua yang merasa dirugikan oleh kebijakan SPMB 2026.



"Kami siap bergerak bersama menyampaikan keluhan ini langsung kepada Pemerintah Provinsi Kepri. Ini adalah bentuk kritik nyata terhadap hasil seleksi SPMB yang dinilai tidak berpihak pada warga sekitar," tegas salah satu tokoh masyarakat.


Menurut Herman Sawiran SH selaku Ketua LPM Sei Lekop kepada awak media ini sampaikan pada pertemuan tersebut sangat menyayangkan sikap dan pernyataan Kepsek SMK N 5. dan juga Kacabdis  pada pertemuan tersebut.


" Pernyataan Kepsek tersebut serasa hanya menimbulkan gejolak tanpa memberikan solusi bagi orangtua yang menginginkan anaknya dapat melanjutkan pendidikan kejuruan di SMK N ,5 , " ujarnya dengan nada kesal.


Dia menjelaskan, Dimana berdasarkan histori berdirinya beberapa sekolah di kelurahan Sei Pelunggut termasuk SMK N 5 merupakan hasil perjuangan masyarakat dalam menyediakan lahan sekolah, oleh karena itu Herman Sawiran meminta Pemerintah dan juga DPRD Provinsi untuk menaikkan persentase kuota domisili atau zonasi menjadi 50 % Pada SPMB 2027 kedepan. Hal ini diaminkan Lammarudut Situmorang Selaku Ketua LPM   dan juga perangkat RT RW yang hadir.


" Kami berharap besar agar histori berdirinya sekolah kejuruan SMK N 5 dapat dipertimbangkan secara bijak, Dan juga dapat menaikkan 50 ,% pada SPMB tahun 2027 depan,bila hal ini dapat disepakati " ucap Herman.


Selanjutnya, Tokoh masyarakat juga sangat menyayangkan atas ketidakhadiran pengurus komite sekolah pada pertemuan tersebut, Hal ini menjadi polemik dan  bahan perbincangan ditengah berlangsungnya pertemuan tersebut.


Hingga berita ini Ditayangkan, Kepsek SMK N 5 belum bisa dihubungi awak media ini untuk konfirmasi karena diblokir.

Tim