.
Barometerkepri.com | Batam, Para pengusaha papan atas Batam, bertemu Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Wakil BP Batam Li Claudia Chandra, di gedung BP Batam, Batamcenter, Kamis (02/04/26).
Pertemuan ini membahas tantangan global dan dinamika dunia usaha bersama berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat koordinasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di antara mereka ada Bos Sat Nusa Persada Abidin Hasibuan, Bos Citramas Group dan KS Energy Kris Taenar Wiluan, Bos Tunas Group Doly, pengusaha dan tokoh politik Kepri Asman Abnur, serta beberapa lagi yang lain.
Kepala BP Batam H Amsakar Achmad mengatakan pertemuan bersama aparat, pelaku usaha, dan instansi terkait menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis untuk periode 2026-2027.
“Kami mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah isu yang dibahas antara lain persoalan bahan bakar minyak (BBM) dan industri, kondisi global, hingga persoalan sumber daya manusia (SDM).
“Intinya kita berdiskusi terkait dampak jika ada kenaikan harga BBM terhadap industri dan pengusaha di Kota Batam, termasuk berbagai aspirasi dari pelaku usaha,” katanya.
Menurut Amsakar, masukan dari dunia usaha menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan mampu menjaga stabilitas ekonomi Batam.
Ia melihat dinamika ekonomi global dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi membutuhkan inovasi dari seluruh pihak. Masukan dan kritik konstruktif sangat kami butuhkan untuk mempercepat pembangunan.
“Saya dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia optimistis Batam akan terus tumbuh. Dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat, kita bisa menghadapi tantangan dan mendorong percepatan pembangunan,” ujar Amsakar.
𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻
Sementara itu, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan diskusi strategis tersebut juga melibatkan kepolisian serta berbagai pihak terkait untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Ia menambahkan, sejumlah hal yang masih menjadi perhatian adalah percepatan perizinan, termasuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang masih memerlukan koordinasi dengan sejumlah kementerian.
“Masih ada koordinasi dengan sekitar 10 kementerian yang belum selesai. Kami terus berupaya mempercepat proses perizinan, namun tetap berhati-hati karena juga berdampak pada aspek lingkungan,” ujarnya.
Ariastuty menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk mempercepat seluruh proses pelayanan guna mendukung iklim investasi yang lebih kondusif.
