Iklan

BAROMETER KEPRI
Rabu, 04 Februari 2026, Februari 04, 2026 WIB
Last Updated 2026-02-04T16:24:37Z
BeritaNews

PT Golden dan PT HAP Dikabarkan Terlibat, Eksploitasi Bukit di Tanjung Piayu Menuai Sorotan, Warga Khawatir Dampak Banjir

.


 

Barometerkepri.com | Batam, Aktivitas eksploitasi bukit berupa kegiatan cut and fill kembali menuai sorotan. Kegiatan tersebut terjadi di wilayah Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. Berdasarkan pantauan media di lapangan pada Selasa (3/2/2026), aktivitas penggalian material tanah diduga telah menyebabkan penyempitan alur anak sungai di sekitar lokasi.

Dari dokumentasi lapangan, terlihat perubahan signifikan pada kontur bukit akibat pengerukan tanah dalam skala besar. Tumpukan material tanah tampak berada di sekitar alur air, sementara anak sungai yang melintas di area tersebut terlihat menyempit dan mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.







Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa lahan bukit tersebut diduga dikuasai oleh beberapa perusahaan, di antaranya PT HAP dan PT Golden. Namun, saat pantauan media dilakukan, aktivitas alat berat di lokasi terpantau dilakukan oleh PT Golden.

Kekhawatiran disampaikan oleh warga sekitar yang mulai merasakan perubahan kondisi lingkungan. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa kondisi alur air saat ini jauh berbeda dibanding sebelumnya.

“Sekarang alurnya makin sempit dan dangkal. Kalau ke depan hujan deras, kami khawatir ini bisa menyebabkan banjir,” ujarnya.


Warga menilai perubahan alur anak sungai tersebut berpotensi menimbulkan banjir di masa mendatang, terutama pada musim hujan, jika tidak ada penanganan serius dari pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Golden maupun PT HAP terkait legalitas kegiatan, penguasaan lahan, serta dokumen perizinan lingkungan yang dimiliki. Media masih berupaya mengonfirmasi hal tersebut kepada instansi terkait di Kota Batam.

Kasus ini menambah sorotan publik terhadap aktivitas eksploitasi bukit di Batam yang dinilai berisiko terhadap keseimbangan lingkungan. Warga berharap pemerintah daerah dan instansi teknis segera turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dan memastikan tidak terjadi dampak lingkungan yang lebih luas di kemudian hari

(pjs)