.
Barometer Kepri. Com | Batam – Harapan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai digerogoti oleh kekecewaan, khususnya terkait sikap pemerintah yang dinilai lemah dalam menghadapi aksi-aksi intoleransi. Alih-alih bersikap tegas, Presiden Prabowo justru dianggap membiarkan kelompok-kelompok intoleran terus menunjukkan eksistensinya tanpa kontrol yang berarti.
Berulangnya peristiwa pelarangan ibadah, persekusi terhadap kelompok minoritas, hingga pembiaran terhadap ujaran kebencian bernuansa SARA menambah panjang daftar keresahan publik. Sayangnya, tidak tampak langkah konkret dari Presiden untuk memberikan sinyal kuat bahwa negara berdiri di atas semua golongan.
"Kita melihat tidak ada gebrakan tegas dari Presiden Prabowo dalam membendung praktik-praktik intoleransi yang mencederai nilai-nilai kebhinekaan. Diam bukan pilihan ketika konstitusi dan hak asasi manusia diinjak-injak," kata Ketua DPC PJS Kota Batam, Gusmanedy S, Sabtu (2/8/2025).
Menurutnya, tindakan yang bersifat simbolik atau normatif tak lagi cukup. Negara harus hadir dengan kebijakan yang konkret dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Bila tidak, intoleransi akan terus tumbuh menjadi ancaman serius bagi persatuan nasional.
Presiden Prabowo, yang sejak awal kampanye menjanjikan stabilitas dan ketegasan dalam memimpin, kini dihadapkan pada ujian besar: apakah mampu berdiri kokoh melawan tekanan kelompok intoleran, atau justru terjebak dalam kompromi politik yang melemahkan prinsip negara hukum.
"Kekecewaan ini bukan karena benci, tapi karena rakyat menaruh harapan. Namun sejauh ini, Presiden belum menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh melindungi kebebasan beragama dan menjamin kesetaraan warga negara," tambah Gusmanedy
Sejumlah aktivis hak asasi, akademisi, dan tokoh lintas agama bahkan mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga semangat Pancasila. Mereka menyerukan agar Presiden segera mengambil langkah afirmatif, menindak tegas pelaku intoleransi, dan memperkuat instrumen hukum agar tidak ada ruang bagi kelompok manapun yang memaksakan kehendak dengan kekerasan atau tekanan sosial.
"Kalau Presiden tidak segera bersikap, kita khawatir bangsa ini justru meluncur mundur dalam hal toleransi dan keberagaman," ujar salah satu tokoh lintas iman dalam forum diskusi kebangsaan di Kepri
Kritik dan peringatan publik ini adalah alarm moral yang seharusnya didengar. Sebab dalam sejarah bangsa, abainya pemimpin terhadap intoleransi selalu menjadi pintu menuju perpecahan.
(mpm)
