.
Barometer Kepri. Com | Batam, Wali Kota Batam Amsakar Achmad resmi melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada Rabu (30/7/2025). Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Batam ini menandai perombakan pertama sejak Amsakar dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menjabat empat bulan lalu. Sebanyak lima kepala dinas dan dua staf ahli wali kota dilantik dalam upacara yang dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Pemkot Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan merupakan dinamika lumrah dalam birokrasi pemerintahan. “Perombakan ini adalah bagian dari tugas konstitusional untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal, sekaligus menyesuaikan arah kebijakan pasca-pergantian kepemimpinan,” ujar Amsakar.
Adapun lima pejabat kepala dinas yang dilantik adalah:
Salim, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UKM (PMP-K dan UKM).
Leo Putra, sebelumnya Kepala Dinas Sosial, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Hendri Arulan, yang sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Tri Wahyu Rubianto, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan, kini menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda).
Dahlina Nopilawati, yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan.
Selain itu, dua pejabat dilantik sebagai Staf Ahli Wali Kota, yaitu Jefridin Hamid, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Kota Batam selama satu dekade, dan Nurzalie.
Amsakar menjelaskan bahwa proses rotasi ini memakan waktu cukup lama karena adanya regulasi baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Prosesnya melibatkan tahapan job fit dan pengajuan rekomendasi ke Menteri Dalam Negeri, sehingga memakan waktu hampir lima bulan,” ungkapnya.
Ia juga membantah spekulasi bahwa keterlambatan pelantikan ini disebabkan oleh masalah internal dengan wakil wali kota. “Tidak ada persoalan antara saya dan wakil. Keterlambatan ini murni karena kompleksitas prosedur administrasi yang harus dipenuhi,” tegas Amsakar.
Lebih lanjut, Amsakar mengungkapkan bahwa perombakan ini bukanlah yang terakhir. Ia menyebutkan akan ada putaran berikutnya untuk mengisi jabatan-jabatan kosong, dengan kemungkinan dilakukan melalui mekanisme open bidding. “Kami akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan birokrasi berjalan sesuai visi pembangunan Kota Batam,” katanya.
Amsakar berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas. “Penempatan ini telah dipertimbangkan dengan matang, dengan harapan para pejabat dapat selaras dengan visi kami untuk membawa Batam lebih maju, terutama dalam pelayanan publik, investasi, dan pembangunan daerah,” tambahnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kinerja birokrasi di Kota Batam, sekaligus mendukung program strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota sebagai pusat investasi dan perdagangan.
(**)
